Jokowi Anggarkan Rp 20 Miliar Bangun Ruang Terbuka Hijau



Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) berkunjung ke kebun pengujian Dinas Pertamanan DKI di Kebun bibit Ciganjur, Jakarta Selatan. Jokowi mengaku ingin melihat semua kegiatan yang dimiliki Pemprov DKI Jakarta. Dia ingin wujudkan Jakarta sebagai kota hijau.

"Semua akses, kegiatan yang kita punyai semuanya saya ingin mengerti semuanya. Kita ini kan mau menghijaukan Jakarta total. Tapi kekuatan potensi yang ada kan harus dilihat, kita punya seperti ini," kata Jokowi saat di kebun pengujian Dinas Pertamanan DKI Jakarta di Kebun bibit Ciganjur, Jakarta Selatan, Senin (14/1).

Menurutnya, mudah sekali mewujudkan Ibu Kota sebagai hutan kota. Namun, hal tersebut terkendala lahan.
"Bukan kurang, gampang sekali untuk mengelola kehijauan Jakarta. Tetapi sekali lagi diperlukan di tempat yang lain. Di tempat lain kan ada selain di Srengseng," jelasnya.

Jokowi mengatakan anggaran untuk ruang terbuka hijau (RTH) tahun lalu dianggap kecil, dibanding tahun ini. Sebab, anggaran 2012 sebesar Rp 300 juta, sedangkan 2013 dianggarkan senilai Rp 20 miliar.
"Nanti tahun depannya (2014) lagi kalau perlu ya satu triliun rupiah. Iya dong, mau hijau ndak? Ya iya, udah. Ya itu," kata Jokowi enteng.

Jokowi mengatakan kebun bibit ini dipergunakan untuk RTH. Terlebih dahulu tanaman dilakukan uji coba, apakah sesuai dengan kondisi Ibu Kota atau tidak. Kemudian, setelah dilakukan pengujian, maka baru dilakukan penanaman di wilayah Jakarta.

"Tidak perlu itu, langsung bawa ke lapangan," terangnya.
Sumber: MERDEKA.COM,

Kurang Anggaran, Taman di Jakarta Barat Terbengkalai














JAKARTA, KOMPAS.com - Taman kota di sekitar wilayah Jakarta masih kurang dari jumlah zona hijau yang harus ada di setiap wilayahnya, terutama di Jakarta Barat. Taman tersebut dirasa tak terawat karena keterbatasan anggaran dan domain penanganan taman di setiap tempatnya.

"Di Jakbar sendiri, domain pemeliharaan taman ada yang ditangani provinsi, wali kota, dan kecamatan. Jadi kadang terlihat beberapa taman terbengkalai tetapi berada di luar domain kami," kata Kepala Seksi Taman Jakarta Barat, Kadirun kepada Kompas.com, Kamis (29/11/2012).

Kadirun mengatakan, untuk jumlah taman dan jalur di Jakarta Barat ada sekitar 300 area. Namun, untuk tamannya sendiri terdapat 203 tempat. Jumlah taman lebih besar dibanding jumlah jalur yang harus ditanami pepohonan. Kurangnya perawatan dan peremajaan taman, kata Kadirun, karena anggaran yang diberikan kurang. Setiap tahunnya, peremajaan taman merupakan bentuk realisasi dari perencanaan tahun sebelumnya. Sehingga peremajaan terkesan lamban ditangani karena menggunakan anggaran yang diajukan tahun lalu.
Mengenai standar pohon di setiap taman, kata Kadirun, pemerintah kota tidak memiliki standarisasi jumlah pohon untuk penanaman. Penanaman pohon untuk taman kota hanya diberlakukan sesuai dengan kebutuhan lapangan.

"Seperti beberapa waktu lalu ada taman yang kelebihan pohon, jadi ya kami cabut. Kalau di taman terlalu banyak pohon juga tidak bagus karena rerumputan tidak bisa hidup di bawah pohon," ujarnya.
Kadirun mengatakan, di Jakarta Barat sendiri memang kurang zona hijau dibanding dengan wilayah di Jakarta Selatan. Zona hijau yang cukup rindang dan bagus di Jakarta Barat hanya di Kampung Sawah yang berlokasi di Tomang. Akan tetapi di luar itu, masih banyak taman yang belum mendapatkan perawatan maksimum seperti taman di daerah Sumur Bor, Cengkareng. Taman terlihat tak terawat dan mengurangi keindahan kota.

Dari pantauan Kompas.com, banyak area zona hijau di Jakarta Barat yang mulai beralihfungsi. Zona yang beralih fungsi tersebut seperti taman di sekitar mal Taman Anggrek yang mulai dibangun apartemen. Namun karena memakai kawasan hijau, pembangunan apartemen tersebut tersendat.

Ruang Terbuka Hijau di Jakarta Tak Sebanding Jumlah Mal

Taman hutan kota Penjaringan di Jakarta Barat, Selasa (28/8), mulai menghijau. Hutan kota ini berada di lahan seluas 13,6 hektar yang sebelumnya merupakan lahan tidur dan menjadi tempat hunian liar. Saat ini, luas ruang terbuka hijau di Jakarta masih 10-13 persen dari seharusnya 30 persen luas wilayah kota. 

JAKARTA, KOMPAS.com - Permasalahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Jakarta ternyata masih belum menemukan solusi pasti, meski kini tengah dibahas Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi oleh eksekutif dan legislatif. Fraksi Hanura Damai Sejahtera meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera melakukan pembenahan terkait hal ini.

"Di Jakarta, jumlah RTH tidak sebanding dengan jumlah pusat perbelanjaan yang berdiri," kata Anggota DPRD DKI dari Fraksi Hanura Damai Sejahtera, Farel Silalahi, saat rapat paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (29/8/2012).

Menurutnya, penyediaan RTH membutuhkan perhatian khusus dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengingat saat ini penyediaan RTH di Jakarta belum mencapai target. Ia berpendapat bahwa penyediaan RTH tidak perlu mahal tapi tetap tersedia fasilitas untuk masyarakat agar masyarakat tidak bosan mengunjunginya.

"Lahan kosong di Jakarta cukup banyak. Itu dapat dimanfaatkan untuk membangun RTH sehingga angka ideal dapat tercapai," ujar Farel.

Sementara anggota DPRD DKI dari Fraksi Golkar Ruddin Akbar Lubis mengatakan, RTH harus ditempatkan sebagai tulang punggung pembangunan kota dalam mengurangi banjir, menyerap polutan dan menyuplai oksigen. Selain itu, dapat dimanfaatkan juga oleh para pejalan kaki dan pesepeda yang ada di Jakatta.

"Pembangunan RTH adalah salah satu indikator kualitas lingkungan kota. Sesuai undang-undang, targetnya harus 30 persen," ujar Ruddin.

"Kita akan lihat apakah gubernur bersikap pesimistis defensif atau oprimistis progresif dalam menghadapi keterbatasan lahan, biaya mahal dan pelanggaran peruntukan RTH," imbuhnya.

Saat ini, luas RTH publik Jakarta baru mencapai 9,8 persen yang berarti masih kurang 10,2 persen mengingat untuk target RTH privat ditargetkan sebesar 10 persen dari jumlah total 30 persen RTH. Terhitung sejak 2000-2011, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hanya mampu menambah RTH publik sebesar 0,8 persen saja.